 | Guru Honorer di KBB Tuntut Upah | for everyone |
Hari pertama kerja anggota DPRD Kab. Bandung Barat periode 2009-2014 langsung dihadapakan pada demo guru honorer sekolah yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kab. Bandung Barat, Selasa (25/8).
Demonstran yang berjumlah sekitar 50 orang melakukan orasi di pintu masuk gedung dewan. Setelah berorasi, 10 orang perwakilan PGHI melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kab. Bandung Barat. Mereka diterima 12 orang anggota dewan yang dipimpin Ahmad Noor. Di antara anggota dewan yang menerima massa tampak Wakil Ketua Sementara, Asep Hendra Maulana.
Ketua PGHI Kab. Bandung Barat, Rusniati mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Bandung Barat yang kurang perhatian atas nasib guru honorer. Kekecewaan itu dilandasi penghapusan dana stimulan dan tunjangan fungsional yang diterima saat masih bergabung dengan Kab. Bandung."Dulu saat wilayah Kab. Bandung Barat masih bergabung dengan Kab. Bandung, guru honorer sekolah mendapat dana stimulan yang besarnya Rp 50.000/bulan. Setelah dipotong pajak, dana stimulan yang sampai ke tangan guru honorer sekolah Rp 39.900/bulan," kata Rusniati.
Namun, sejak berdirinya Kab. Bandung Barat, dana stimulan itu tak bisa lagi dinikmati sekitar 8.000 guru honorer. Perwakilan PGHI sempat menanyakan langsung ke Bupati Bandung Barat, Abubakar terkait dengan penghapusan dana stimulan yang biasanya tiap bulan diberikan.
"Pak Bupati hanya bilang, anggaran yang dimiliki Pemkab Bandung Barat sangat terbatas. Para guru honorer memahami itu, tapi masa nasib guru dibiarkan begitu saja," katanya.
Sesuai UMK
Karena itu, lanjut Rusniati, PGHI meminta kejelasan status guru honorer, meminta perlindungan hukum, serta menuntut upah yang diterima guru honorer sesuai dengan standar upah minimum kabupaten (UMK).
"Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sudah terbiasa menjadi kaum yang tersisihkan, sekalipun sekarang anggaran pendidikan sudah 20 persen dari APBN. Masih banyak guru honorer yang mencari penghasilan tambahan di luar profesinya sebagai guru. Ada yang jadi tukang ojek, buruh, dsb. Ini terjadi karena minimnya honor yang diterima. Paling tinggi hanya menerima Rp 250.000/bulan. Bahkan masih banyak yang menerima Rp 100.000/bulan," katanya.
Rusniati sempat mengancam akan tetap bertahan di gedung dewan jika bupati dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kab. Bandung Barat tidak hadir dalam audiensi itu. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Kab. Bandung Barat, Asep Hendra Maulana mengatakan, untuk sementara audiensi tak perlu menghadirkan bupati dan Disdikpora.
"Bukannya dewan tidak mau mendatangkan bupati dan Disdikpora, cuma persoalannya anggota dewan yang sekarang sedang melakukan pembenahan ke dalam, seperti pembentukan alat kelengkapan dewan. Maklum, baru satu hari dilantik. Tapi insya Allah, aspirasi ini akan kita serahkan kepada anggota komisi yang khusus menangani persoalan pendidikan," ujar Asep Hendra. (B.104)** (Sumber : www.klik-galamedia.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar