jutaan pelajar putus sekolah

jutaan pelajar putus sekolah

BANDUNG, (PR).-
Gubernur Jabar H. Achmad Heryawan mengatakan, dalam setahun 1,4 juta lulusan SD dan SMP di Jabar tidak bisa melanjutkan sekolah ke tahapan lebih tinggi. Penyebabnya diduga tidak memiliki biaya dan terbatasnya daya tampung SLTP dan SLTA di Jabar.

"Belum diketahui mana penyebab yang lebih besar, tidak ada biaya atau kekurangan sekolah. Data yang ada pada kami memang belum sempurna," ujar Gubernur di acara silaturahmi dengan pengusaha Kadin Jabar, Kamis malam (26/6).

Dijelaskan, dalam penelitian yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2006 saja Jabar sudah kekurangan 15.000 kelas untuk tingkat SLTP dan 12.000 kelas SLTA. Jumlah kekurangan tersebut saat ini diperkirakan sudah bertambah, mengingat jumlah anak sekolah juga terus bertumbuh.

Hal yang lebih memprihatinkan terjadi pada kondisi fisik sekolah di tingkat SD, karena dalam penelitian tersebut ada temuan 62% bangunan SD yang ada sudah layak direnovasi. Artinya ada 3,4 juta anak SD di Jabar belajar di kelas-kelas yang tidak layak untuk belajar.

"Kami mengajak para pengusaha Jabar bersama-sama mengatasi permasalahan pendidikan anak-anak Jabar ini. Baik lewat CSR (corporate social responsibility-red.), maupun didasarkan pada kepedulian pribadi," katanya.

Namun, diakuinya, berbagai pendataan yang ada pada Pemprov Jabar saat ini, belum bisa dikatakan sudah baik. Oleh karena itu, Gubernur akan segera membuat mapping (pemetaan) dan pendataan yang lebih komprehensif, berkaitan dengan masalah kependidikan. Sehingga berbagai bantuan untuk bidang pendidikan nantinya tidak salah alamat.

42.000 bayi kelaparan
Di luar pendidikan, masalah kesehatan di Jabar juga sangat memprihatikan. Terutama untuk kesehatan bayi, menurut Gubernur, bisa dikategorikan sebagai tragedi kemanusiaan.

Berdasarkan data di Pemprov, dalam setahun 42.000 bayi di Jabar kelaparan. Sedangkan ibu yang meninggal dunia saat melahirkan mencapai 2.000 orang. Penyebabnya diduga ada dua hal, tidak adanya sarana prasarana kesehatan memadai dan tak bisa bayar biaya kesehatan.

Gubernur mengajak para pengusaha di Kadin Jabar untuk turut membantu mengatasi masalah tersebut. Di antaranya dengan melengkapi puskesmas-puskesmas di lokasi kejadian, dengan fasilitas kedokteran yang memadai untuk melahirkan. (A-135)***